Jumat, 24 Juni 2011

Skripsi Hukum Tata Negara

  1. KEWENANGAN GUBERNUR KEPLAA DAERAH TINGKAT I TERHADAP PEMBUATAN PEARTURAN DAERAH TINGKAT II (UMM 99)

  1. KEWENANGAN PONDOK BERSALIN DESA (POLINDES) SEBAGAI SALAH SATU BADAN KESEHATAN DALAM MENYELENGGARAKAN UPAYA KESEHATAN BERDASAR PASAL 10 , 11 UU NO. 23 TAHUN 1992 (STUDI DI POLINDES DESA PUCANGAN KECAMATAN UGRAMBE, KAB NGAWI) (UMM 99)

  1. FUNGSI DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI DI DPRD KOTAMADYA TINGKAT II MALANG) (UM 99)

  1. PERANAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) SEBAGAI WADAH TUNGGAL PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA (STUDI KOTAMADYA DAERAH TINGKAY II DENASAR) (UMM 99)

  1. PELAKSANAAN KAMPANYE PARTAI POLITIK MENURUT UU. NO.12 TAHUN 2003 DI KOTA YOGYAKARTA (JANABADRA 05)

  1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISIS PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 1999 (ANALISIS STUDI UU NO.3/1999) (UMM 99)

  1. PERANAN SISTEM PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TERHADAP KARIER PNS (SUATU STUDI DI KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DATI II MALANG) (UMM 99)

  1. OPTIMALISASI PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH DEAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENURUT UU NO.22 TAHUN 1999 DI KABUPATEN KULON PROGO (JANABADRA 04)

  1. MANFAAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PRJABATAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DARAH KOTA YOGYAKARTA (ATMAJAYA OO)

  1. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO.8 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP ANGGARAN DAN PAJAK BELANJA DAERAH TAHUN 2000-2003 DI KOTA SURAKARTA (UII 04)

  1. PERANAN BADAN PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP JALANYA PEMERINTAHAN DAERAH DI PROPINSI RIAU (JANABADRA 05)

  1. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO.25 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN UGAWEN KABUPATEN GUBUNG KIDUL) (UII 04)

  1. PERANAN DPRD KABUPATEN BANTUL DALAM PENETAPAN TATA TERTIB DPDRD DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2002 (UII 04)

  1. PELAKSANAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SLEMAN (UMY 04)

  1. KEDUDUKAN DAN PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DIDESA TERTINGGAL DESA SAMPANG KABUPATEN AERAH TINGKAT II GNUNG KIDUL (UII 98)

  1. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 DALAM RANGKA PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERNTAHAN DESA CISURUPAN KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT (UII 98)

  1. PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KECAMATAN KOTA YOGYAARTA (WIDYA MATARAM 04)

  1. STUDI PENCIUTAN TANAH PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWOREJO DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (WIDYA MATARAM 04)

  1. PERAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWOREJO DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (WIDYA MATARAM 04)

  1. ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN MANAJEMEN AWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 (UGM 02)

  1. STUDI KOMPERATIF PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA SEBELUM DAN SUSUDAH DIBENTUKNYA DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA (UGM 04)

  1. PENDAFTARAN HAK PAKAI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAUPATEN BADNG KEPADA BEKAS TRANSMIGRASI DARI TIMOR-TIMUR (ATMAJAYA 03)

  1.  PERANAN BADAN PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2002 (UII 04)

  1. GUGATAN PEMBATALAN LELANG (PELELANGAN DIKANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH BANDUNG II, JAWA BARAT ) (UII 02)

  1. PERANAN CAMAT DIKECAMATAN GAMPING DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DIKABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NOMOR 29/KEP KDH/2002 (UII 03)

  1. PENGARH PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN (UPN 03)

  1. PERAN DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGER SIPIL TERHADAP UPAYA PENEGAKAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA (WIDYA MATARAM 05)

  1. KESIAPAN DAN KEBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JOMBANG DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 (UGM 01)

  1. PERANAN PERS TERHADAP REALISASI DEMOKRASI STUDI  KASUS PELAKSANAAN DI KOTA YOGYAKARTA (JANABADRA 04)

  1. PERBANDINGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF DEMOKRATISASI DI INDONESIA (UII 01)

  1. PERGESERAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DARI DEMOKRASI TERPIMPIN KE DEMKRASI PANCASILA (UII 01)

  1. PENGENAAN PANAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN BUKU SEBAGAI UPAYA PENGARANG DALAM MENGONTROL PEMBAYARAN ROYALTI OLEH PENERBIT (BRAWIJAYA 01)

  1. IMPLEMENTASI DAN PERTIMBANGAN DI ERA OTONOMI DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2003 MENURUT PERDA NO.3 TAHUN 2003 TENTANG APBD KABUPATEN BENGKALIS (UII 05)

  1. PERANAN PESAWAT DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN RUMAH SAKIT DAERAH R.AA SUWONDO PATI (WIDYAMATARAM 04)

  1. PERANAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT SEMERU KELURAHAN PATANG PULUHAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN MELALUI DANA PENANGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (WIDYA MATARAM 05)

  1. PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN (STUDI KASUS DI DINAS PENDIDIKAN KABATEN PATI) (WIDYA MATARAM 04)

  1. PERGESERAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UUD 1945 (UMY 07)

  1. FUNGSI APEDA KABUPATEN BATANGHARI DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA BERWAWASAN LINGKUNGAN (UMY 06)

  1. PERANAN BUPATI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UU.NO 32 TAHUN 204 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (UII 05)

  1. PERAN DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DIKOTA YOGYAKARTA(WIDYA MATARAM 05)

  1. KEBERADAAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (UII 05)

  1. STATUS WILAYAH TIMOR TIMUR SEBAGAI PROPINSI KE-27 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (SUATU TINJAUAN TENTANG TIMOR-TIMUR SELAMA MENJADIBAGIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA) (ATMAJAYA 00)

  1. IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2004 TERHADAP PERAB UPTP BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN BANTUL DALAM MELAKSANAKAN LATIHAN KERJA TAHUN 2006 (UGM 07)

  1. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA OGYAKARTA NOMOR 26TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YOGYAKARTA (UII 06)

  1. PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 2003-2004 (UMY 05)
    53. KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESSA WIDOMARTANI KEC. NGAGLIK SLEMAN) (UII, 03)
    54. STUDI KOMPERATIF PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH
    55. PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP JALANYA OTONOMI DAERAH KABUPATEN BANTUL 2000-2002 ( ….)
    56. EFEKTIFITAS BADAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (JANABADRA 03)
    57. MEKANISME PANGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS BUPATI DI KABUPATEN BELU DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH ( JANABADRA 07)
    58. STRATEGI PENGUATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( JANABADRA 07) 
    59. UPAYA PENIGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG KESEHATAN DIPUSKESMAS DIKABUPATEN SLEMAN (UGM 07)
    60. RESTRUKTURASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
    61. KINERJA APARATUR KELURAHAN DARI PERPSPEKTIF GIID GOVERNANCE (SUATU PENELITIAN DESKRIPTIF DI KELURAHAN MUJA MUJU DIPROPINSI DIY) (APMD)
    62. PERANAN MAJELIS WALI AMANAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS BERKAITAN DENGAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI NEGERI DI UGM (UII 03)
    63. TANGGUNG JAWAB DAN PERSPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH (BPAD) PROPINSI DIY DALAM RANGKA PENERAPAN PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENYUSUTAN (UII 03)
    64. ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN “UPLIFT” DI INDONESIA TERKAIT DENGAN SENGKETA PAJAK MIGAS ANTARA PIHAK DIREKTORAT JENDRAL PAJAK PADA KPP BANDARA II DENGAN SEA UNION ENERGY LIMAU (TERHADAP ANALISIS PUTUSAN PTUN JAKARTA) (UII 07)
    65. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DIKABUPATEN PURBALINGGA (UII 08)
    66. PERANAN DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT PERDA NO.13 TAHUN 2005 DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006-2007 (UII 08)
    67. STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (UMY 06)
    68. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DIDESA SIDOLUHUR KECAMATAN GODEAN (UNIV.WIDYA MATARAM, 04)
    69. PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN (STUDI KASUS DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI UNIV.WIDYA MATARAM, 04)
    70. IMPLEMENTASI HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI ERA OTONOMI DIPROPINSI RIAU TAHUN 2003-2004 (UII, 04)
    71. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALA UPAYA PENINGKATAN PERANAN PEMERINTAH DESA PADA PELAYANAN MASYARAKAT DI DESA SENDANG ARUM KECAMATAN MINGIR KABUPATEN SLEMAN (UNIV. WIDYA MATARM, 04)
    72  ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KABUPATEN DLM PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT (STUDI KASUS DIKAB GUNUNG KIDUL)  (ATMAJAYA,02)
    73  PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DLM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN THD PEMERINTAH DAERAH (MENURUT UNDAND-UNDANG NO 22 TAHUN 1999)    (UII,04)
    74  ANALISIS YURIDIS PERAN PARTAI POLITIK DLM PROSES PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SCARA LANGSUNG DIINDONESIA   (UAD,09)
    75   PERAN DAN WEWENANG PPNS THD UPAYA PENEGAKAN PERATUARAN DAERAH DIKOTA YOGYAKARTA   (UWM,05)
    76   KAJIAN YURIDIS PASAL 31 AYAT 1 UUD REPUBLIK INDONESIA TH 1945 (STUDI THD PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA PRIODE 2007-2011 DLM BIDANG PENDIDIKAN )   (UAD,08)
    77   PELAKSANAAN UNDAN –UNDANG NO 12 TH 1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN    (UII,05)
    78   HUBUNGAN LURAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI DIDESA TAMAN TIRTO KEC,KASIHAN BANTUL)   (UGM,09)
    79   HUBUNGAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DLM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PAMIAI PROP PAPUA  (UWM,06)
    80   PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SBG UPAYA PENINGKATAN DISIPLIN (STUDI KASUS DIDINAS PENDIDIKAN KAB PATI)  (UWM,04)
    81   PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DLM PENGAWASA PEMBANGUNAN DIDESA SIDOLUHUR KEC GODEAN KAB SELEMAN   (UWM,04)
    82   PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG –UNDANG NO 22 TH 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (UAD ,02)
    83  PEANAN KODIM DALAM MENGAMANKAN DAN MENSUKSUKSESKAN PEMILU TAHUN 1999 SEBAGAI IMPLEMENTASI PRADIGMA BARU PERAN TNI KABUPATEN BANTUL (UAD,04)
    84  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN PERATURAN GUBERNUR DIY NO ,40 TAHUN 2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (UII,07)
    85 PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN BUPATI UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2008 MENURUT PP NOMOR 6 TAHUN 2005 DI KABUPATEN PURWAKARTA (UII,09)
    86 PELKSANAAN PEMERINTAHAN DESA MINOMARTANI KECAMATAN NGAGLIK MENURUT PERDA NOMOR 2 TAHUN 2007 KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHN DESA (UII,08)
    87  PEMBERIAN DAN APBD BAGI KLUB SEPAK BOLA PSS DITINJAU DARI PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  DAERAH (UII,07)
    88 PERSIAPAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMER 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ) (UII,08)
    89   PERSIAPAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAEAH KABUPATEN ROKAN HULU (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMER 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ) (UII,08)
    90   KEDUDUKAN KOMISI –KOMISI KETATANEGARAAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH REFORMASI 1998 (UII,08)
    91 FENOMENA TUMBUHNYA REFORMASI TAHUN 1998 (STUDI TENTANG MUNCULNYA PERADILAN  TIPIKOR ,HAM ,HUBUNGAN INDUSTRIAL ) (UII,07)
    92  SISTEM PEMUNGUTAN PBB DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUAAN HASIL PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP APBD DIKABUPATEN MUARA ENIM (UI,07)
    93 IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG AMAT BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DESA NOMER 590/07/2007 TENTANG MANAGEMENT PERTANAHAN BERBASIS MASYARAKAT (MPBM) (UI,07)
    94 KEDUDUKAN OTORITA BATAMPASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (UI,08)
95 PELAKSANAAN PENETAPAN HUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERKAITAN DENGAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA(UI,07)
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)