Jumat, 24 Juni 2011

  1. PRAKTEK UNCOVERED SHORT SLAE/NAKED SHORT SHAAM-SAHAM YANG DIPERDAGANGAKAN DENGAN WARKAT DI BURSA EFEK JAKARTA ( HUKUM BISNIS, UGM, 2002) SAHAM

  1. TANGGUNG GUGAT BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA ( HTN, UGM, 2000)

  1. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM  SISTEM OTONOMI DAERAH DIKABUPATEN BANYUMAS (HTN, UGM, 2003)

  1. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EXPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BOGOR (HTN,UGM, 2002) EXPLOITAS ANAK

  1. PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BAGUNAN DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN (SUATU TINJAUAN YURIDIS) (HTN, UGM, 2002)

  1. PENENTUAN HAK MEMINTA KETERANGAN INTERPELASI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KAMPAR (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999) (HTN, UII, 2003)

  1. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PEMBANGUNAN DAERAH  BERDASARKAN UNDANG UDANG NO 25 TAHUN 1999 (HTN UGM 2003)

  1. IMPLEMENTASI NOIRTAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANTA HUKUM DAERAH YANG GAGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS ( HTN, UG, 2003)

  1. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME ( PIDANA,HTN 2003)

  1. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (HTN, UGM, 2003)


  1. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA (HAN, UGM, 2003)

  1. ………


  1. EKSISTENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS (HTN, UGM, 2003)

  1. OENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL VCD BAJAKAN DI YOGYAKARTA (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA ) (HUKUM BISNIS ATMAJAYA 2003)

  1. KEDUDUKAN HUKUM USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA SEHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN SWASTA DIBIDANG MEDIK (STUDI PADA USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA DI PRPINSI BALI ) (HTN, UGM, 2002)

  1. PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PADA POLRES WONOSOBO) (HTN, PIDANA UGM, 2004)

  1. PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN LETTER OF CREDIT (L/C) DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM (BANK MANDIRI) KOTAMDYA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT (HAN,PIDANA, UGM 2001)

  1. PERANAN RETRIBUSI DASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN (HTN UGM, 2001)

  1. EMBAGIAN HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT (KENOTARIATAN UGM, 2004)

  1. TANJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHUA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG (KENOTARIATAN UGM, 2004)

  1. PERLINDUNAGN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA (HUKUM BISNIS UGM, 2004)


  1. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURANYA DI INDONESIA (HUKUM BISNIS UGM 2003)

  1. KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI  BANK UMUM (HUKUM BISNIS UGM 2004)


  1. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN (HAN UGM 2004)

  1. PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGAN DENGAN SISTEM PERBANKAN ONLINE  (HUKUM BISNIS UGM 2003)

  1. 26.PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA DIPTA    MUSIK DAN LAGU BALI (HUKUM BISNIS UGM 2003)

  1. PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATN TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (HUKUM BISNIS UGM 2004)

  1. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 6  TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (HUKUM BISNIS UGM, 2004)

  1. UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET (HUKUM BISNIS UGM 2004)

  1. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JASA UTAMA SURABAYA (HUKUM BISNIS UGM 2004)

  1. PEMBAGIAN HAK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT (KENOTARIATAN UGM 2005)

  1. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES KLATEN) (PIDANA UGM 2004)

  1. REKONTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI DI POLRES SLAWI) (PIDANA UGM 2002)

  1. SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (HUKUM BISNIS UGM 2002 )

  1. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET (HUKUM BISNIS UGMM 2003)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DIBIDANG DESAIN INDUSTRI DIWILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI (HUKUM BISNIS UGM 2003)

  1. EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (PLO) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI BALI (HUKUM BISNIS UGM 2003)

  1. PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE)KAITANYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI ILAYAH SURAKARTA (HUKUM BISNIS UGM 2004)

  1. DIVESTASI SEBELUM JATUH TEMPO PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA (HUKUM BISNIS UGM 2002)

  1. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA (HUKUM BISNIS UGM 2002)

  1. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA (HUKUM BISNIN UGM 2003)

  1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MERK DARI ADUAN DELIK BIASA MENJADI ADUAN DELIK BIASA MENJADI ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG MERK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (HUKUM BISNIS UGM 2003)

  1. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK PENGUNKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES PURWOREJO) (PIDANA UGM 2003)

  1. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES BOYOLALI) (PIDANA UGM 2003)

  1. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES YOGYAKARTA (PIDANA UGM 2004)

  1. PERANAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELSAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODLA ASING DI BALI (HUKUM BISNIS UGM 2003 )

  1. PELINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (HUKUM BISNIS UGM)

  1. MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROPINSI PAPUA (HUKUM BSNIS UGM 2008)

  1. PERLINDUNGAN MERK TEHADAP TAS YANG IPRODUKSI MASSAL PAD APENGRAJIN DI DAERAH YOGYAKARTA (HUKUM BISNIS UGM 2003)

  1. UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA (HUKUM BISNIS UGM 2003)

  1. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA (HUKUM BISNIS UGM )

  1. POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI (HUKUM BISNIS UGM 2003)

  1. PENGERTIAN  SUMIR DIDALAM  HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1998 ( HUKUM BISNIS UGM )

  1. PENERAPAN KLAUSAULA EKSONERISASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUSAHAAN DI KOTA MADYA DENPASAR PROPINSI BALI (HUKUM BISNIS UGM 2003)

  1. ASPEK YURIDIS KEPMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS ( HUKUM BISNIS UGM 2004)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR ( HUKUM BISNIS UGM 2003)

  1. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SEMARANG DILIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN (HUKUM BISNIS UGM 2004)

  1. PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA TANI MELALUI BRI DI KABUPATEN BANYUMAS (HUKUM BISNIS UGM 2004)

  1. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MEINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUM INVESTASI (HUKM BISNINS UGM 2004)

  1. KONSEP BENTUK USAHA TETAP DIER TRNASAKSI ELEKTRONIK (HUKUM BISNIS UGM 2004)

  1. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMAPATAN TKI KELUAR NEGERI (HUKUM BISNIS UGM 2004)

  1. PERAN PRINSIP MENGENAL NASABAH  DALAM NENUNJANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMER 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (HUKUM PIDANA/BISNIS UGM 2005)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM KETIGA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY) (HUKUM BISNIS UGM 2003)

  1. GUGATAN PELANGGARAN MERK BERDASAR PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASAR UNDANG-UNDANG MERK (HUKUM BISNIS UGM 2005)

  1. PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIK PAPAN (KPR BTN 2005) (HUKUM BISNIS 2005)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BAKU PADA PERUM PEGADAIAN DI KOTA MAKASAR (HUKUM BISNIS….)

  1. TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT (HUKUM BISNIS UIN 2005)

  1. ANALISIS KORELASI MANAJEMEN LIKUIDITAS DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK SYARIAH MANDIRI YOGYAKARTA) (HUKUM BISNIS UIN 2005)

  1. METODE PENAFSIRAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIAMBIL DARI KETIDAK JELASAN SUATU PASAL DALAM PERJANJIAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (HTN UGM 2004)

  1. PRAKTEK PENGAKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONGHOA DI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( KENOTARIATAN UNDIP 2005)

  1. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNANNYA DAN PENETAPAN PERATURAN DESA (HTN , UGM, 2003)

  1. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUSU DIKELUARKAN SESEALN KECAMATAN DENPASAR DAN PENGADILAN NEGERI DNPASAR) ( NOTARIAT UGM 2002)

  1. PEMBATALAN AKTA MATERIIL DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA) ( NOTARIAT UGM 2005)

  1. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATENSUMBER BARAT (HTN UGM 2005)

  1. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KRUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KABUPATEN BANYUMAS (HTN UGM 2002)

  1. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN BERMOTOR DIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PIDANA UII 2005)

  1. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMNT) (NOTARIAT UGM 2005)

  1. DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT BANK LIPPO CABANG MAKASAR (NOTARIAT UGM 2005)

  1. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA DKRMAN PEMOGAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN
    (NOTARIAT UGM 2005)

  1. PERANAN NOTARIAT DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) (KENOTARIATAN UGM 2005 2005) SAMA DENGAN NO. 77

  1. PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MASSIMA GALUNG ANTARA PEMILIK TANAH DAN PETANI PENGGARAP DALM MASYARAKAT BUGIS DIDESA ROMPEGADING KEC. LILIRAJA KABUPATEN SOPPENG (NOTARIAT UGM 2006)

  1. KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTEK DALAM PERJANJIAN JREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) YBK. CAB,MAKASAR (NOTARIAT UGM 2005)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN (NOTARIAT UGM 2005)

  1. UPAYA REHABILITASI LAHAN PASCA PENAMBANGAN EMA PT. KLILIAN EQUATORIAL MNING DI KABUPATEN KUTAI BARAT (HUKUM  LINGKUNGAN UGM 2005)

  1. PELAKSAAN EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK DALAM HL TEJADINYA KREDIT MACET DALAM KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DI KOTA MAKASAR (NOTARIAT UGM 2005)

  1. PENERAPAN BAKU MUTU KUALITAS AIR DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR DALAM USAHA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN SUNGAI MUSI DI KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN (LINGKUNGAN UGM 2001)

  1. REKAYASA TEKNOLOGI SARINGAN DENGAN MEDIA TANAH GAMBUT SEBAGAI PENYEDIAAN AIR BERSIH DARI AIR SUNGAI KAINGAN KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH SKLA RUMAH TANGGA (STTL 2005)

  1. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIAN TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WAIR ADAT MAKASAR) (NOTARIAT HUKUM UGM 2003)

  1. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN (NOTARIAT UGM 2005)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERADAP PRODUSEN SARUNG SAMARINDA DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEODRAFIS DIKOTA SAMARINDA (HUM BISNIS, UGM,  04)

  1. TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUM PENGADAAN TERHADAP BARANG GADAI DIKOTA MAKASAR ( HTN/HUKUM BISNIS, UGM, 06)

  1. TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI SEKALIGUS PEMEGANG SAHAM DALAM PERKARA UTANG PITUTANG PT. SUBAGIO SAWMILL BANJARMASIN (HUKUM BISNIS, UII, 06)

  1. AKIBAT HUKUM PENCABUTAN USAHA BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (KENOTARIATAN, UGM 06)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA  TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACK DISK (CD)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENERBIT MUSIK DI INDONESIA (HUKUM BISNIS, UII 03)

  1. PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DIBANDING SISTEM BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL (HUKUM BISNIS, UII 02)

  1. PERJANJIAN YURIDIS PERJANJIAN REKAPITULASI PERBANKAN (HUKUM BISNIS (HUKUM BISNIS, UII, 99)

  1. KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS 1 UNTUK MEMBELI BARANG BERGERAK DALAM LELANG NIN EKSEKUSI DI KPALN DENPASAR (NOTARIAT, UGM, 06)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DIPROPINSI RIAU (HUKUM BISNIS, UGM 05)
  2.    KONSEP PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAMHBUNGAN KERJA OUTSOURCH (HUKUM BISNIS, UGM 05)

  1. TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGALAMI KERUGIAN  AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KALENG DARI DAERAH WONOSOBO ( HUKUM BISNIS, UGM 05)

  1. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (HUKUM BISNIS, UGM 05)

  1. PENJAMIN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT (HUKUM BISNIS, UGM 05)

  1. UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DIKOTA YOGYAKARTA (UGM 05)


  1. STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DISURAKARTA (HUKUM PIDANA, UGM 05)

  1. PELAKSANAAN THE FIVE C’S OF CREDIT ANAISIS DALAM PEMEBERIAN KREDIT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI KEMUNGKINAN TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK UMUM DI WILAYAH MOJOKERTO (HUKUM BISNIS, UGM 05)

  1. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH JAWA TENGAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUM INVESTASI (HTN, UGM 05)

  1. PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM BISNIS (STUDI PROINSI KALTIM) ( HUKUM BISNIS, UGM 05)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHDAP JAMINAN HAK TANGUNGAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. TATA GRAHA ASRI DENGAN PT. NIAGA TBK (HUKUM KENOTARIATAN, UGM 05)

  1. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK JAWA TENGAH CABANG SURAKARTA (HUKUM BISNIS UGM, 05)

  1. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT  KEPENILIKAN RUMAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BRI CABANG SIDOARJO ( NOTARIAT, UGM 05)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TEMUAN INVENTOR DIBIDANG KESEHATAN PADA DEPARTEMEN KESEHATAN RI JAKARTA DALAM HAL ADANYA PENGAMBILAN PIHAK LAIN (NOTARIAT, UGM 05)

  1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI MENGELUARKAN KEPUTUSNA PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAM II DIKABUPATEN KUTAI (HTN, UGM 05)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DIBIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA (HUKUM BISNIS, UGM 05)

  1. PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITOR DALAM PELAKSNAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DIKOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA NDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 (NOTARIA, UGM 05)

  1. PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELAUI MEDIASI PASCA PERMAI NO 2 TAHUN 2003 DIPENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (HAN, UGM 05)

  1. FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN DALAM RANGKA PELKSANAAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN (HTN, UGM 05)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DIBIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA (HUKUM BISNIS, UGM 05)

  1. PELINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN FIDUSIA YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI BRI CABANG WATES) (NOTARIAT UGM, 05)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI PEREKAMAN SUARA DARI TINDAK PEMBAJAKAN KASET (PIDANA UGM 05)


  1. PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DIWILAYAH SURAKARTA (HUKUM BISNIS, UGM 05)

  1. PENGAWASAN PERBANKAN DALAM AKIVITAS PENGGUNAAN LETTER OF KREDI (L/C) (STUDI KASUS PENCARIAN DANA L/C EFEKTIF PADA PT. BNI). (UGM, 05)

  1. UPAYA DAN KENDALA UNTUK MENARIK KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR AKBAT KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI KALIMANTN TIMUR SAMARINDA (UGM 05)

  1. PERANAN RENCANA TATA RUAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUAN HIDUP DI PROPINSI RIAU (UGM 05)

  1. ASPEK-ASPEK YURIDIS FASILITAS PINJAM-MEMINJAM EFEK DI PT. KPEI BERKAITAN DENGAN PENCEGAHAN KEGAGALAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA (UGM…)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG ATAS LELANG BARANG TEMUAN POLTABES YOGYAKARTA YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) YOGYAKARTA (STUDI KASUS KENDARAAN MOTOR RODA DUA) HTN (UGM,05)

  1. UPAYA PENGEJUAN GUGATAN SECARA CLASS ACTION DALAM MEBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UGM 06)

  1. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTILEVEL MARKETING (MLM) DAN PERATURANYA DI INDONESIA (HUKUM BISNIS , UGM 03)

  1. PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI UPYA MEWUJUDKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL UGM 06)

  1. MEKANISME IMPEACHMENT DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA (HUKUM KENEGARAAN DAN HAM) (WIDAYA GAMAMALANG, 05)


  1. TUGAS FUNGSI DIREKTORAT JENDRAL IMIGRASI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT IMIGRAN (UGM, 07)

  1. TINJAUAN YURIDIS TENTNG PEMBINAAN KARIR KEPANGKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI STAIN SURAKARTA (UMS 05)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNA JASA MEDIS DI RUMAH SAKIT (HUKUM BISNIS 03)

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR (NASABAH) WAN PRESTASI PADA CABANG CIK DITIRO YOGYAKARTA ( UGM. 04)

  1. EUTHANASIA : DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, HUKM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM ( UII 05)

  1. KEDUDUKAN DAN PERANAN KANTOR PERHUBUNGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KAITANYA DNGAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKABUPATEN MAGELANG (STUDI KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN UU NO. 22 TAHUN 1999)

  1. FUNGSI BADAN PENGAWAS DAERAH DALAM MEWUJUDKAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR YANG BERSIH BERWIBAWA DI PROPINSI DIY ( HTN UGM 04)

  1. TINJAUAN YURIDIS ATAS SOLUSI KREDIT BEMASALAH UKM DI DIY PASCA GEMPA (UII, 07)

  1. SIDANG TAHUNAN MPR RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI DARI SUDUT PANDANG HUKUM TATA NEGARA ) (UII 2000)

  1. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD ) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) (STUDI MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 1999 ( UII 2003)

  1. HUBUNGAN TATA KERJA DPRD DENGAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROPINSI RIAU (HTN, UII 05)


  1. PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA (PIDANA UII 05)

  1. KETERIKATAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SETELAH BERAKIRNYA PERJANJIAN (STUDI KASUS PADA PERJANJIAN JASA PEMASARAN PROPERTI ) (HUKUM  BISNIS UII, 06)

  1. PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PEGADILAN (UII, 00)PIDANA

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM HAL DEBITUR DALAM HAL DEBITUR MENGALAMI KEMACETAN PADA PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADAPT. BANK BRI (PERSERO) KANTOR CABANG CIK DITIRO YOGYAKARTA (UGM 05)

  1. PELAKSANAAN PERJNAJIAN KREDIT INVESTASI ANTRA ANGOTA KOPERASI TAKSI PANDAWA DAN BANK BPD DIY (UGM 02)

  1. KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAKMILIK ATAS TANAH BANK PEMERINTAH SETELAH MENJADI (PERSERO) (UGM 05)

  1. PENGGUNAAN TANAH MILIK PIHAK KETIGA SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN TENGGUNGAN OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) (UGM 05)

  1. TINJAUAN YURIDIS RULE OF REASON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UGM 05)

  1. PERUBAHAN KONSTITUSI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA (UII 02) HTN

  1. PERANAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DALAM MENDUKUNG PENDAPATAN NEGARA (UII 04) HTN

  1. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM NENANGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN ( UNDIP 2001) PIDANA,,HTN


  1. TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTAIS DAN PELAKSANAANYA (UNSU )

  1. SISTEM PERIZINAN DALAM USAHA TAMBANG OASIR DIDAERAH ALIRAN SUNGAI ( DAS) BATANG HARI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM (HUKUM LINGKUANGAN UII02/03)

  1. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA DAN DAMPAK PENCEMARAN INDUSTRI DI PT. KAYU BINA SANTOSA AJIBARANG BANYUMAS (K3 UII 03)

  1. PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DPRD TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DIKABUPATEN KUPANG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DEMI MENIGKATKAN KESEJAHTERAAN MASAYRAKAT (UGM, 04) PIDANA

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR COMMERCIAL PAPER DI INDONESIA (UII 1998)

  1. PERANAN PERSAYRIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI NAZHIR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI YOGYAKARTA (UNDIP 08)

  1. TANGGUNG JAWAB SUPLIER DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) (UII 06)

  1. TANGGUNG JAWAB PRIBADI SEKALIGUS PEMEGANG SAHAM DALAM PERKARA UTANG PIUTANG PT.SUBAGA SWMILL BANJARMASIN ( UII.)

  1. STARTEGI PEMASARAN PRODUK-PROSUK BANK SYARIAH I BPR SYARIAH PNM PATUH BERAMAL MATRAM NUSA TENGGARA BARAT ( SYARIAH 1, UNIV SUNAN KALIJAGA 07)

  1. ANALISIS PEMBIAYAAN MUDAROBAH (STUDI KASUS DI BMI CABANG YOGYAKARTA (SYARIAH 2 UNIV. SUNAN KALIJAGA 05)

  1. STUDI KRITIS KELEMBAGAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA (SYARIAH 3 UNIV. SUNAN KALJAGA 05)

  1. DUMPING DAN ANTI DUMPING SERTA REGUALSINYA MENURUT GATT DALAM PERPEKTIF HUKUM DAGANG ISLAM (SYARIAH 5 IAIN KALIJAGA (UNIV. KALIJAGA 04)


  1. PENGARUH AJARAN AGAMA ISLAM KEPEMIMPINAN DAN HUBUNGAN KEMANUSIAAN DAN HUBUNGAN KEMANUSIAN TERHDAP BUDAYA ORGANISASI DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG YOGYAKARTA (SYARIAH 6 UIAN 07)

  1. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG PEMLIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DESA SEMBUNGHARJO KECAMATAN PULAU TULON KABUPATEN GROBOGAN  JAWA TENGAH (UNS, 08) HTN


  1. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG MELALUI MEDIA INTERNET (ATMAJAYA 05)

  1. JAMINAN PELUNASAN HUTANG YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN KARTU KREDIT (STUDI KASUS PADA ASOSIASI KARTU KREDIT INDONESIA (AKKI) DAN BNI CARD CENTER) (UGM, 04)

  1. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENSOSIALISASIKAN PROGRAM LANGIT BIRU DI KABUPATEN MAGELANG (UII, 04) HTN

  1. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH ASURANSI JIWA (STUDI KASUS UNTUK ASURANSI BEA SISWA ) ( UII, 97)

  1. DILEMA PENERAPAN PEMANTAUAN TRANSAKSI DAN REKENING NASABAH DALAM PRINSIP MENGENAL NASABAH (UGM, 04)

  1. ANALISA PENERAPAN PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI LAST RESORT IN DALAM INSTRUMENT DALAM PENAGIHAN PAJAK DI INDONESIA (ATMAJAYA, 04)

  1. INFORMED CONSENT TERHADAP BERLAKUNYA TRANSAKSI TERAPUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN (ATMAJAYA 04)

  1. REDEFINISI PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG UNTUK MEMBANGUN ONDONESIA MASA DEPAN (UII, 99)

  1. IMPLEMENTASI KONVESNDI INTERNASIONA TERHADAP UNDANG-UNDANG PATEN ( UGM , 08)

  1. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK SWASTA NASIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (UGM 06)

  1. TINJAUAN YURIDIS TENTANG OTSOURCING TENAGA FRONTLINER PADA PT. BANK BRI (PERSERO) DI KOTA BANJARMASIN (UGM 08)

  1. FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDRAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DALAM MEWUJUDKAN PEMANTAPAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL (UGM 08)

  1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PUNGUTAN MASUK DIKAWASAN TAMAN NASIONAL BUNAKEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1977) (UGM 08)

  1. PENGATIRAN PERIJINAN HUTAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMBEDAYAAN MASYARAKAT (STUDI DI KABUPATEN GUNUNG KDUL PROPINSI DIY) (UGM 08)

  1. FORMAT PERJANJIAN STANDARD ANTARA PDAM KOTAMADYA SAMARINDA (KOMAS) DENGAN PELANGGAN DI SAMARINDA (UGM 04)

  1. PENERAPAN LEMBAGA GIJELING (LEMBAGA PAKSA BADAN) SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN HUTANG DEBITUR DI PENGADILAN NEGERI NIAGA (UGM 06)

  1. ITIKAD BAIK PADA KESEPAKATAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK (UGM 08)

  1. PELAKSANAAN PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA ( UGM 08)

  1. TINJAUAN JAMINAN DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN AKAD MURABAHAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG YOGYAKARTA (UGM 08)


  1. TINJAUAN JAMINAN PADA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG YOGYAKARTA ( UGM 07)

  1. EKSEKUSI JAMINAN AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU) (UGM 08)

  1. ANALISIS YURIDIS JAMINAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BALO TORAJA DIKABUPATEN TANA TRAJA

  1. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA PT. BANK NISP DIKOTA SOLO (UGM 03)


    190. ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA MAKASAR (STUDI KASUS DI BPD SULAWESI SELATAN) (UGM 02) 
    191. FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN (WAJIB BELAJAR 9 TAHUN ) (UGM ) HTN
    192. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK MELALUI PENGADILAN PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA (UNPAD 05) HTN
    193. PELAKSANAAN PERJANJIAN : PEKERJAAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERLUASAN GEDUNG ASRAMA DIKLAT TENAGA TEKHNIS 2 (DUA) LANTAI ANTARA DEPARTEMEN AGAMA DENGAN CV ESPO CONSULTAN SEMARANG (UNDIP 03) 
    194. EKSISTENSI AKTA DIBAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KABUPATEN KERAWANG (UNDIP 03) TANAH
    195. STATUS PENGUASAAN DARI MASYARAKAT DALAM PEMAKAMAN BERGOTA DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG (UNDIP 05) 
    196. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT KOTA BENGKULU, HUKUM ISLAM DAN EFEKTIFITAS WASIAT WAJIBAH) (UNDIP )
    197. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS OBYEK JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TENGGARENG ( UNDIP 07) 
    198. PELAKSANAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DIKOTA SEMARANG (UNDIP 08)  
    199. PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN (DIKOTA SEMARANG) (UNDIP 06) TANAH 
    200. AKIBAT HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BERPINDAH AGAMA DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI (UNDIP 04) 
    201. STATUS DAN FUNGSI TANAH BENGKOK DI KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI  (UNDIP 03) 
    202. PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN PERMATA NGALIYAN MELALUI KREDIT PERUMAHAN PERMATA NGALIYAN MELALUI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) (UNDIP 04) 
    203. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT ADAT KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM (UNDIP 04) 
    204. PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI ANTARA PENGUSAHA WARNET SEBAGAI PENGUNA AKHIR DENGAN MICROSOFT INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (UNDIP 08) 
    205. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANYA DENGAN TERJADINYA MAL PRAKTEK (UNDIP 05) 
    206. TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR CV MUTIARA TRANPORTATION DI KOTA TEGAL (UNDIP 05) 
    207. TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DIKOTA BEKASI (UNDIP 07) 
    208. PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TEHADAP HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG) (UNDIP 05) 
    209. AKIBAT HUKUM PEMINJAMAN NAMA BADAN USAHA DALAM LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NO.80 TAHUN 2008 DIPEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH (UNDIP 06) HTN 
    210. PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT JAWA DIKABUPATEN KARANGANYAR (UNDIP 2003) 
    211. PEMBERESAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERORANGAN (STUDI KASUS PADA PT. SIERIAD PRODUCE TBK (UNDIP 07) 
    212. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN ANTARA BIRO IKLAN DENGAN RADIO SWASTA DISEMARANG (UNDIP 08) 
    213. PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATS TANAH DAN ATAU BANGUNAN DIKOTA MALANG (UNDIP 07) TANAH
    214. PELAKSANAAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PERSEROAN TERBATAS (PT ) AVOLET BOLANG (UNDIP 08) 
    215. ASPEK YURIDIS FISCAL YAYASAN DAN PEMBENTUKANYA (UNDIP 03)
    216. KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (UNDIP PIDANA 
    217. JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG (UNDIP 07)
     
    218. PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DIKABUPATEN PATI (UNDIP) 
    219. KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA PERSEROAN TERBATAS KERETA API (PERSERO) DENGAN MENYEWA DIDAERAH OPERASIONAL (DAOP) IV KOTA SEMARANG (UNDIP 05) 
    220. PERLNDUNGAN HUKUM ATAS MERK MENURUT SISTEM FIST TO FILE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MERK ROKOK DAVIDOFF PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 013 K/N/HAKI/2003) (UNDIP 05) 
    221. KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEMU SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPEROLEH KEW
            ARGANEGARAAN INDONESIA (UNDIP 08) 
    222. ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI  DAN BANK KUSTODIAN DALAM PENGELOLAAN REKSA DANA DIPASAR MODAL INDONESIA (UNDIP ,08) 
    223  TINJAUAN YURIDIS PENYELESEAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIAKENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (STUDI KASUS DI ASTRA CREDIT COMPANIS (ACC) CABANG SEMARANG )(UNDIP .06)
    224  PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMER 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KERANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI PROFINSI JAWA TENGAH (UNDIP ,05) 
    225 PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DIKABUPATEN KEBUMEN(05, UNDIP)
    226  KAJIAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KOTA SEMARANG (UNDIP 04) TANAH 
    227. LEMBAR PENGESAHAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TEGAL (UNDIP 06)
    228. PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN PENGANIYAYAN TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS DIPENGADILAN AGAMA SURAKARTA) (UNDIP 07) 
    229. ALIH DEBITUR SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG SEMARANG (UNDIP 05)
    230. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN RODA DUA PADA PT SEMESTA FINANCE CABANG SEMARANG (UNDIP 08) 
    231. PENERAPAN ASAS TIDAK DAPATT DIBAGI-BAGI DALAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN UPAYA PENYEHATAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG SEMARANG (UNDIP 05) 
    232. PENGERTIAN UTANG DALAM KASUS KEPAILITAN (SUATU ANALISA YURIDIS BERKAITAN DENGAN UTANG DALN PUTUSAN PAILIT MANULIFE INDONESIA) (UNDIP 03)
    233. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PELAKSANAAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) (UNDIP) 
    234. KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (UNDIP 04) 
    235. KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (UNDIP 04) 
    236. PELAKSANAAN PEMBELIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO DIWILAYAH KABUPATEN BOYOLAI (KAJIAN SOSIO-YURIDIS PADA EFEKTIFITAS HUKUM GUNA MELINDUNGI GOLONGAN YANG LEMAH DALAM MASYARAKAT)UNDIP 05) 
    237.BATALNYA SUATU AKTA NOTARIS DALAM KASUS PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DIDALAM RUTAN (ANALISIS KASUS PUTUSAN MAKAMAH AGUNG RI NOMER 3 641 K/PDT/2001) (UNDIP 08) 
    238. PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK DIKABUPATEN AMBARAWA BERDASARKAN PP NO 28 TAHUN 1977 (UNDIP 04) 
    239.TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM KEPAILITAN (UNDIP 06)
    240. PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN OLEH KOPERASI SEPANJANG JAYA DISEMARANG (UNDIP 06) 
    241. EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIIIKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK PAPUA …………………………..
    242. TANGGUNG JAWAB DEVELOPER DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) DI KODAM IV (UNDIP 02) 
    243. TANGGUNG JAWAB PEMBORONG DALAM PELAKSANAAN PEMBORONG BANGUNAN DENGAN DANA APBD (STUDI DI PEMERINTAH KOTA PADANG) (UNDIP 05) 
    244. PENERAPAN PASAL-PASAL KUH PERDATA PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DIDALAM AKTA NOTARIS (UNDIP 03) 
    245. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DIKABUPATEN WONOGIRI (UNDIP 07) 
    246. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH KHUSUSNYA YANG DIJAMIN DENGAN HAK TANGGUNGAN DIBANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PANDARAN SEMARANG (UNDIP 06) 
    247. EKSEKUSI BARANG SITAAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA KHUSUSNYA TANAH HAK GUNA USAHA YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI IZIN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIKABUPATEN JEPARA (UNDIP) 
    248. KEDUDUKAN SENTANA NYEBUREN DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI (SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974) (UNDIP 02) 
    249. PELAKSANAAN KEPMENKOP DAN UKM NO.98 TAHUN 2004 TENTANG NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI KAITANYA DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI OLEH NOTARIS DISEMARANG (UNDIP 08) 
    250. PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG BATANG (UNDIP 07) 
    251. SENGKETA PENGUASAAN TANAH DAN HAK GUNA BANGUNAN DAN UPAYA PENYELESAIANYA (STUDI ANLISIS KASUS PT PUTERA SEJAHTERA PIONEERINDO (PT,PSK, TBK) DIMEDAN (UNDIP 06) 
    252. PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DIJAWA TENGAH (UNDIP 04)
    253. KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUSAT KOPERASI KARYAWAN INDUSTRI ROKOK KUDUS) (UNDIP 06) 
    254. KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI-LAKI (AYAH) ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (UNDIP 05)
    255. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DIKECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG (UNDIP 08) 
    256. KAJIAN YURUDIS ATAU PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PADA PT. PURI KENCANA MULYA PERSADA DISEMARANG ( UNDIP 07) 
    257. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DIKABUPATEN SUKOHARJO (UNDIP 04) 
    258. TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU STUDI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ) (UNDIP 03)
    259. PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG OBJEKNYA DENGAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI PT. BANK BRI CABANG TEGAL (UNDIP 08)
    260. PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT BALI (UNDIP 03)
    261. HUKUM WARIS ISLAM DI PANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER (STUDI DIKECAMATAN MRANGEN KABUPATEN DEMAK ) (UNDIP 06) 
    262. KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (UNDIP 07) 
    263. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TLKOM FLEXI (UNDIP 07) 
    264. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA HIBAH MENURU HUKUM ADAT DI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK (UNDIP 04) 
    265. PENYELESAIAN MASALAH KERJA SAMA PEMEGANG HAK MILIK DENGAN PT. TRIAGUNG SARANA TUNGGAL DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PONDOK SLAWI AYU DI KABUPATEN TEGAL PROPINSI JAWA TENGAH (UNDIP 05) 
    266. SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI (STUDI PADA MARGA NEGARA BATIN DI KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS) (UNDIP ) 
    267. KEDUDUKAN TUGAS FUNGSI BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN POTENSI KABUPATEN KOTA (UNDIP 05) 
    268. KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN DALAM KEPAILITAN (UNDIP 07) 
    269. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI SWASTA DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG PEMBANTU PASAR KLEWER SURAKARTA ( UNDIP 08) 
    270. POLA PENYELESAIAN PERKAWINAN NYEBURIN BERBEDA WANGSA DI WILAYAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TATANAN (UNDIP 03) 
    271. PERLINDUNGAN HUKUM BAI KREDITUR TERHADAP TANAH YANG AKAN DIBEBANI DENAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DILETAKKAN SITA JAMINAN (STUDI KASUS PADA PT.BANK MEGA TBK CABANG BANJARMASIN) (UNDIP 09) 
    272. IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RESIKO DIPERBANKAN SYARIAH (STUDI DI PERBANKAN SYARIAH CABANG MATARAM ) (UNDIP 08) 
    273. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI JALUR NON LITIGASI PADA PT. BANK DANAMON TBK CABANG SEMARANG (UNDIP 09) 
    274. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL (AL-MUDHARABAH) PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PONTIANAK (UNDIP 05) 
    275. PELAKSANAAN PROSES AJUDIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DIKECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG (UNDIP 08) 
    276. PELAKSANAAN SISTEM GADAI TERHADAP TANAH ULAYAT DIMINANGKABAU (STUDI KABUPATEN PADANG PARIAMAN) (UNDIP 08) 
    277. TRADISI KAWIN CERAI PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK LOMBOK SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANYA (UNDIP 04) 
    278. HAK MEWARISI ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANYA DALAM HUKUM WARIS ADAT DIKABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR (UNDIP 4) 
    279. ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (UNDIP 05) 
    280. EFEKTIFITAS JAMINAN PERSEORANGAN (BORGTOCHT) APABILA DEBITUR WANPRESTASI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) JAWA TENGAH CABANG PEMUDA SEMARANG (UNDIP 05)
    281. DASAR PEMBENAR MAHKAMAH AGUNG MENERIMA PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN JPU DENGAN TERDAKWA POLLYCARPUS (UGM 09)PIDANA
    282. PEMERIKSAAN TAMBAHAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (01      )PIDANA
    283. FUNGSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENANGGULANGI MAL ADMINISTRASI (UGM 06) 
    284. PENGARUH PERJANJIAN LAUT TIMOR TERHADAP PEMBAGIAN EXPLOITASI MINYAK DAN BAGI REPUBLIK DEMOKRATIK TIMUR LESTE (ATMAJAYA 09) 
    285. TINJAUAN YURIDUS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DISAMARINDA (UGM 07) 
    286. ASPEK HUKUM FORMAT INFORMED CNSENT DAN PENERAPAN DI RSUD YOGYA (UGM 09)
    287. PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK NAGASARI BPD SUMATERA BARAT CABANG LUBUK BASUNG (UGM 09) 
    288   TINJAUAN YURIDIS   EKSTENSI PROFESI NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH SEBAGAI INSTITUSI  HUKUM (UGM,10)
  1.   LETTER OF KREDIT DALAM PERBANGKAN SYARIA (TINJAUAN YURIDIS ATAS APLIKASI KONTRAKTUAL LETTER OF CREDIT DI BANK MUAMALAT INDONESIA (UIN ,10)

    290 PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PERDATA SETELAH BERLAKUNYA UU NO I TH 1974 TENTANG  PELAKSANAAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PERDATA SETELAH BERLAKUNYA  UU NO I TH 1974 TENTANG KAWINAN (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO 74 /PDT.P /2005/2005/PN.TNG DI PENGADILAN NEGRI TANGGERANG(09<   ) 
    291 PERANAN PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAFTARAN  HAK ATAS TANAH  (UNDIP,10) 
      292 TATA CARA  PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BERKARAKTERISTIK LOKAL DI KABUPATEN BUAL ,PROPINSI SULAWESI TENGAH  (UGM,10) NOTARIAT
    1. PIUTANG SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA KOPERASI KSU TASMAL DENGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO )TBK CABANG TEMBILAHAN (UGM,10) NOTARIAT

    1. CERAI GUGAT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG ) NOTARIAT

    1. PENERAPAN AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH MURABAHAH BANK BTN SYARIAH CABANG BATANG (UGM,10)

    1. EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (UII,10) HTN,PIDANA

    1. PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAN PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH UNTUK USAHA KECIL MELALUI PROGRAM DAN KEMITRAAN PT PUSRI (PERSERO ) PALEMBANG (UGM,10)

    1. PERADILAN AGAMA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKU UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DIINDONESIA (ANALISIS HISTORIS NORMATIF TERHADAP KELEMBAGAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERADILAN AGAMA DIINDONESIA) (UII,03) HTN
 
  1. AKIBAT HUKUM LELANG ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG DIMENAGKAN OLEH KREDITOR DENGAN HARGA JAUH LEBH RENDAH DIRI NILAI SEBENARNYA (ANALISIS PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMER 252K/PDT /2002 (UI-07)    KD 110880NOTARIAT

  1. AKIBAT HUKUM  PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN YANG DIBERIKAN STATUS HAK GUNA BANGNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN (UI,07) 107669 NOTARIAT

  1. AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK  PERJANJIAN PENGIKATAN  JUAL  ATAS BENDA YANG TELAH  DIHIBAHKAN KEPADA ANAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NO 321/PDT.G/2002/PN.JKT.(UI,07)111595 NOTARIAT

  1. AKIBAT HUKUM PEMBERIAN WASIAT AUNTENTIK KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM DIINDONESIA (UI,07) NOTARIAT 111199

  1. AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA YG DILAKUKAN OLEH EVA BUN WEDDING GALLERY DENGAN CONTOH  MANAGEMENT ARTIS (STUDI KASUS PUTUSAN NO MOR.048.K/N/HaKI/2005(UI,10) 130003

  1. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP PENGURUSAN WARISAN BERUPA TANAH (BERDASARKAN UNDAND UNDANG NOMOR 12 TH 2006 TENTANG KEWARGANAGARAAN INDONESIA)  (UI,07) NOTARIAT  111100


  1. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DINTJAU DR UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (UI,07) NOTARIAT 111089

  1. AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YG LAHIR DALAM PERKAWINAN YG DIBATALKAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO .090/PDT.G/2005/PA.PJ.)  (UI,07) NOTARIAT 104972

  1. AKIBAT HUKUM YG TIMBUL KARENA TIDAK DILAKUKANYA PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI OLEH DIREKSI BARU ATAS PENGANGKATAN DIRINYA SENDIRI  (UI,09) 130275

  1. ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN OUTSOURCE DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (UI,06) 107678

  1. SAMA NO 10….

  1. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KPP (KARTU PERJALANAN PEBISNIS) APEC (ASIA PASIFIC ECONOMY COOPERTION) PADA EKONOMI INDONESIA SEBAGAI SEBUAH KEBIJAKAN (UI,08) KETAHANAN NASIONAL  119874

  1. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN SANKSI PELANGARAN HUKUM KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM JATENG)  (UI,08) KETAHANAN NASIONAL 120071

  1. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM AKUTANSI BARANG MILIK NEGARA PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI (UI,08) KETAHANAN NASIONAL 117335

  1. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN,PEMBERANTASAN ,PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DIBADAN NARKOTIKA PROPINSI DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN/KOTA (UI,08) KETAHANAN NASIONAL 120837

  1. ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (UI,08) KETAHANAN NASIONAL 120052

  1. ANALISIS KINERJA KARYAWAN DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (UI,07)  KETAHANAN NASIONAL 111873

  1. ANALISIS KINERJA UNIT VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN (VKSK) DIBANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD (UI,08) KETAHANAN NASIONAL 119882

  1. ANALISIS KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KARTU KREDIT TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT  (UI,09) 128881

  1. ANALISIS PENDEKATAN HUKUM TERHADAP KESELARASAN ANTARA PERUNDANGAN DIBIDANG PERPAJAKAN  (UI,08)  116688

  1. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KLAS 1 KHUSUS SOEKARNO HATTA BERDASARKAN UNDANG UNDANG KEIMIGRASIAN DAN HUKUM ACARA PIDANA  (UI,08) KETAHANAN NASIONAL /PIDANA  120074

  1. ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD (UI,08)  118001

  1. ANALISIS PETA POTENSI LERANING ORGANIZATION DIBPSDM HUKUM DAN HAM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  (UI,09)  125403

  1.  ANALISIS TINGKAT KUALITAS PELAYANAN PENGANGKATAN NOTARIS DI DIREKTORAT JENDRAL ADMINITRASI HUKUM UMUM PERIODE TH 2004-2006 DI DKI JAKARTA,BOGOR,DEPOK,TANGERANG DAN BEKASI (UI,07) KETAHANAN NASIONAL 111860

  1. ANALISIS YURIDS DARI HUKUM KEUANGAN NEGARA ATAS STATUS IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YG DIKELOLA OLEH PT TASPEN (PERSERO) (UI,06)  97521

  1. ASPEK HUKUM AUDIT LINGKUNGAN BAGI PELAKU BISNIS DIINDONESIA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI ERA PERDAGANGAN BEBAS  (UI,04)  106883

  1. ASPEK HUKUM BENTUK KELEMBAGAAN BADAN PENGELOLA TRANSJAKARTA BUSWAY BERBASIS TRANSPORTASI (UI,05)  108393

  1. ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN (ANALISA PADA RUMAH SUSUN YG DIKEMBANGKAN OLEH PENGEMBANG A) (UI,09) NOTARIAT 123876

  1. ASPEK HUKUM DARI RENCANA PEMBERIAN RELEASE DAN DISCHARGE PADA DEBITUR PEMEGANG SAHAM (UI,03) 106868

  1.  ASPEK HUKUM GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENURUT UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (UI,09)  119215

  1. ASPEK HUKUM PEMILIKAN SAHAM OLEH KOPERASI  (UI,05) 111533

  1. ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP PENGUTAMAAN PEMANFAATAN BARANG DAN JASA DALAM NEGERI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI  (UI,07)  111749

  1. ASPEK HUKUM PENGAWASAN ROKOK DIINDONESIA ANALISIS DAMPAK TEMBAKAU /ROKOK TERHADAP KESEHATAN ,EKONOMI DAN TENAGA KERJA DIINDONESIA (UI,06)  WORD

  1. ASPEK HUKUM PENYELENGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PUBLIK  (UI,05)  97385

  1. ASPEK HUKUM PERANAN KAWASAN BERIKAT AISUATU KAWASAN INDUSTRI UNTUK MEMACU PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM MENYONGSONG ERA AFTA DIKAITKAN DENGAN PENCANAGAN TAHUN INFESTASI 2003 (STRUDI KASUS KAWASAN INDUSTRI MM 2100 CIBITUNG BEKASI) (UI,03)   111515

  1. ASPEK HUKUM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DIINDONESIA  (UI,03)   107183

  1. ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI PATEN TERKAIT DENGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  (UI,06)  107737

  1. ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBERIAN KREDIT MULTI GUNA DALAM KAITANYA DENGAN PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI KASUS PADA BANK X)  (UI,09)  119202

  1. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA TENAGA KESEHATAN KUSUSNYA PERAWAT (UI,04)  107771

  1. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KUSUSNYA HAK CIPTA DIBIDANG BUKU (STUDI PADA PENERBIT PT BALAI PUSTAKA (PERSERO) ) (UI,03)

  1. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGUNAAN DIGITAL SIGNATURE DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  (UI,05)   107144

  1. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN MERK MENURUT UU NO 15 TH 2001 TENTANG MEREK STUDI KASUS MEREK EXTRA JOSS  (UI,050   107148

  1. ASPEK HUKUM PERPAJAKAN ATAS TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIINDONESIA (STUDI KASUS DIREKTORAT JENDRAL PAJAK VS PT TYROLT VICENT)  (UI,07)   111759

  1. ASPEK HUKUM PRIVATISASI BUMN STUDI KASUS PT SEMEN TONASA (UI,03)  107167

  1. ASPEK HUKUM PROSES DIVESTASI INDOSAT DAN BEBERAPA PERMASALAHANYA  (UI,03)  111532

  1. ASPEK HUKUM RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT) DALAM TRANSAKSI KIRIMAN UANG DIPERBANKAN  (UI,04)  111734

  1. ASPEK ASPEK HUKUM KEUANGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TRANSAKSI DIDALAM DUNIA BISNIS DIINDINESIA  (UI,05)  97386

  1. EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PROYEK PERCONTOHAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (PPKTL) DIWILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA PUSAT  (UI,02)  0015

  1. ANALISIS KRITIS TERHADAP PERKEMBANGAN PERS BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB DIINDONESIA PADA ERA REFORMASI  (UI,03)  0072

  1. ANALISI HUKUM MENGENAI PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA )SEBAGAI DOKUMEN DALAM PERDAGANGAN EKSPOR (UI,00) 0409

  1. ANALISIS KEBIJAKAN PENAGANAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK (UI,02)  0106

  1. PERANAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (UI 09)

     

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar