Jumat, 24 Juni 2011

Skripsi Hukum Pidana


1. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DILEMPABAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITR ( UMM 99)
2.  PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DAN UPAYA PENANGGUNGANYA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG-RIAU) (UMM 99)
3. PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN (SUATU STUDI DIPENGADILAN NEGERI MALANG ) (UMM 99)
4. PENGARUH KONDISI EKONIMI TERHADAP TUMBUHNYA KEJAHATAN PENCURIAN HUKUM CILACAP ( UPN 03)
5. PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN SWASTA MENUMBUHKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIWILAYAH HUKUM CILACAP (UPN 03)
6. PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN MERK DI WILAYAH HUKUM CILACAP (UPN 04)
7……………
8. PERANA PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA (STUDI DIPOLRES DI YOGYAKARTA) (UMM 00)
9. PEMBINAAN NARA PIDANA RESEDIVIS DIRUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN (UPN 04)
10. TINJAUAN TENTANG PENYIMPANGAN BARANG BUKTI PERKARA DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (UII 04)
11. PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DIPENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (WIDYA MATARAM 98)
12. KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (STUDI YURIDIS SOSIALIS TERHADAP KASUS-KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA)
13. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MERK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA POLISI) (UII 04)
14. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA CYBER CRIME (JANABADRA)
15. PELAKSANAAN PEMERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II YOGYAKRTA
16. SUPRENSI HUKUM ACARA PIDANA DALAM MENGAHADAPI PERUBAHAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 ( JANABADRA 05)
17. PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN PEMBUAT SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PIDANA (UGM)
18. IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT DALAM HUKUM KESEHATAN (JANABADRA 04)
19. TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (AHMAD DAHLAN )
20. PERANAN VISUM REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA (AHMAD DAHLAN)
21. UPAYA PEMILIHAN KESEHATAN TERHADAP PEMAKAI ATAU PECANDU DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA (JANABADRA 05)
22. UPAYA POLISi DALAM MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA POLRES KULON PROGO (WIDYA MATARAM 04)
    23. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN   PENDAHULUAN (STUDI DI POLSEK WATES) (WIDYA MATARAM)
24. PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DIWILAYAH KOTA YOGYAKARTA (WIDYA MATARAM)
25. PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGES SERVICE (SMS) (WIDYA MATARAM 04)
26. PROSES PENYIDIKAN POLRI DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK NGEMPLAK SLEMAN YOGYAKARTA (WIDYA MATARAM 04)
27. PERANAN UNIT WENDIFIKASI POLTABES YOGYAKARTA DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS-KASUS PIDANA (WIDYA MATARAM) 04
28. PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (SUATU STUDI PADA POLTABES YOGYAKARTA ) (WIDYA MATARAM 04)
29. …………..
30. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYITAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (WIDYA MATARAM 04)
31. PROSES PEMERIKSANAAN PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS ( STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA) (WIDYA MATARAM 04)
32. PERANAN DAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (WIDYA MATARAM 03)
33. BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN PIDANA BERSYARAT KLAS I YOGYAKARTA (SWIDY AMATARAM )
34. PENANGGULANGAN SECARA YURIDIS SINDIKAT PERBUATAN PENADAHAN DALAM HAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIY (UGM 95)
35. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ILEGAL NARKOBA PADA KALANGAN REMAJA DI KOTA YOGYAKARTA (UMY 02)
36…..
37. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMATAN DI RUTAN KEBUMEN (UPN 04)
38. PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DIRUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN (UPN 04)
39. UPAYA PENANGGULANGAN PEMALSUAN MEREK DAGANG DENGAN SARANA HUKUM PIDANA (UPN 01)
40. PERLINDUNGAN HUKUM TIRHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN (UGM 02)
41. JENIS FAKTOR DAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA OLEH PENGUSAHA PERSEWAAN VCD, DVD DI YOGYAKARTA (UII 04)
42. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DILEMBAGA PERMASYARAKATAN YOGYAKARTA (UPN 05)
43. PENETAPAN PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA (COKROAMINOTO 05)
44. PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998 DALAM PERPEKTIF (UPN 06)
45. KAJIAN KRIMNOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGISLATIF DIKODYA SURAKARTA (JANABADRA 05)
46. SM 44
47. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA  DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PENGADIALN NEGERI TANGERANG (U COKROMINOTO ,06) 
    48. PERTANGGUNJAWABAN KOPERASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN          (UMY,06) 
    49. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG (UMY,06)
    50. PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KEJAHATAN KORUPSI (STUDI DIKANTOR KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA) (U MERDEKA ,99) 
    51. FUNSIONALISASI KEPRES NO I7 TAHUN 2002 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP UPAYA PENAGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI YOGYAKARTA (U ATMAJAYA )
    52. PENGELOLAAN BENDA SITAAN OLEH NEGARA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWAREJO (U WIDYA MATARAM ,05)
    53. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADIALN NEGERI YOGYAKARTA (U WIDYA MATARAM ,04) 
    54. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PENIPUAN DITOKO EMAS SKN PRAMBANAN WILAYAH PROSES SLEMAN ) (U WIDYA MATARAM ,05)
    55. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANANYA (U WIDYA MATARAM ,05)
    56. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO I2 /DRT /1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL BERSENJATA DIWILAYAH HUKUM  POLRES GUNUNG KIDUL (U WIDYA MATARAM ,05) 
    57. PERANAN POLRI DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS POLRES SLEMAN ) (U WIDYA MATARAM ,05) 
    58. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (STUDI DIPOLRES SLEMAN ) (U WIDYA  MATARAM,04) 
    59. TINDAK KEPOLISIAN TERHADAP PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES  SLEMAN (U WIDYA MATARAM ,05)
    60. PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DLM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA  YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM POLERSTA BENGKULU (U WIDYA MATARAM ,05) 
    61. TINDAKAN PENYIDIK POLRI DALAM POLRES PENANGANAN KASUS  ABORSI DIWILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN (U WIDYA MATARAM ,05) 
    62. FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DIWILAYAH KEPOLISIAN RESORT GUNUNG KIDUL ) (U  WIDYA MATARAM ,05) 
    63. UPAYA PEMERINTAH DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEPEMILIKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA (U WIDYA MATARAM ,05) 
    64. PERAN POLRI DALAM PENAGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DIWILAYAH SLEMAN (U WIDYA MATARAM ,06) 
    65. TERORISME DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA (U WIDYA MATARAM ,05)
    66. TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI YOGYAKARTA DAN UPAYA PENANGGULANGAN NYA (U WIDYA MATARAM YOGYA ,04) 
    67. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN  YOGYAKARTA (WIDYA MATARAM ) 
    68. FUNGSI IDENTIFIKASI JARI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA (U WIDYA MATARAM ,05)
    69. FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP TUMBUHNYA  TINDAK PIDANA PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM  POLRES GUNUNG KIDUL (UWIDYA MATARAM ,05)
    70. PERANAN UNIT PELAYANAN PENGADUAN DAN PENINDAKAN DISIPLIN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN KOTA BESAR YOGYAKARTA (U WIDYA MATARAM ,05)
    71. PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN (STUDI KASUS WILAYAH POLSEKTA UMBULHARJO YOGYAKARTA ) (UWIDYA MATARAM ,05) 
    72. PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI KASUS DIKEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA ) (U WIDYA MATARAM ,05) 
    73. UPAYA PERLINDUNGAN YURIDIS TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DILEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA WOMEN’S CRISIS CENTER KOTA YOGYAKARTA ) (U WIDYA MATARAM ,06) 
    74. KAJIAN UNDANG-UNDANG  TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITAN DENGAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTUMER PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (U WIDYA MATARAM,05)
    75. PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DIWILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN (STUDI TINJAUAN PENERAPAN UU NO 14 TH 1992 ) (U WIDYA MATARAM ,05) 
    76. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (STUDI TINJAUAN PENANGANAN  TKP OLEH KEPOLISIAN  KOTA BESAR YOGYAKARTA ) (U WIDYA MATARAM ,05)
    77. TINDAK PIDANA  PERDAGANGAN WANITA & ANAK (SUATU TINJAUAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA ) (U WIDYA MATARAM ,06) 
    78. STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI YOGYAKARTA (UMS 04)
    79. PENERAPAN UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1992 OLEH PENYELIDIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK CIPTA BERUPA FILM DAN FORMAT VIDIO COMPACT DISK (VCD) DI YOGYAKARTA (UMS 04) 
    80. PENGARUH PERBEDAAN GENDER TERHADAP KEKERASAN SUAMI KEPADA ISTRI DIDALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) (WIDYA MATARAM 05) 
    81. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SUATU TINJAUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ( STUDI KASUS DI YOGYAKARTA ) (WIDYA MATARAM 05) 
    82. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA (WIDYA MATARAM 06)  
    83. WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI DIY) (WIDYA MATARM 05)
    84. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA) ( WIDYA MATARAM 05) 
    85. KEDUDUKAN PENYIDIK DALAM MEMBANTUDALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA ( WIDYA MATARM 05) 
    86. PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DIY (WIDYA MATARAM 05)
    87. PENEGAKAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL YANG MELIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KULON PROGO) (WIDY AMATARAM 06) 
    88. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERAKWADALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (WIDY AMATARAM 05) 
    89. PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES  KULON PROGO) 9WIDYA MATARAM 05) 
    90. PENANGGULANGAN PELANGGARAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES BANTUL ) (WIDY AMATARM 05) 
    91. TINDAK PIDANA PEMALSUAN MERK DAGANG DAN UPAYA PENANGGULANGANYA DI WILAYAH HUKUM YOGYAKARTA (PROKLAMASI YOGYAKARTA ) 
    92. TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN TINDKA PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)  
    93. PENTINGNYA ALAT BUKTI UNTUKMEMBERIKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUSTUSKAN PEMIDANAAN (WIDYA MATARAM 04) 
    94. PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI WIL POLRES YOGYAKARTA)  
    95. PERAN SERTA KEPOLISIAN TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA (WIDYA MATARAM 04) 
    96. PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM SLEMAN (WIDYA MATARM 04) 
    97. PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES BANTUL) (WIDY AMATARM 05) 
    98. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA (WIDYA MATARAM 05)
    99. PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI PERADILAN NEGERI BANTUL ) ( WIDYA MATARM 04) 
    100. PERANAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN DALAM DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (WIDYA MATARM 03) 
    101. PERAN PLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI SLEMAN (STUD KASUS DI POLSEK DEPOK BARAT) ( WIDYA MATARM 04) 
    102. TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN PENAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI POLTABES YOGYAKARTA) 9WIDYA MATARM 04) 
    103. UPAYA HUKUM KASASI TERHADP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA DI DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANTUL (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL ) (WIDYA MATARAM) 
    104. PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENINGKATAN DISIPLIN BERLALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL ( WIDYA MATARAM) 
    105. ABORTUS PROVOCARTUS DALAM ILMU KEDOKTERAN DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA (WIDYA MATARM 06) 
    106. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL (STUDI KASUS DI POLSEK BANGUNTAPAN) (WIDYA MAATARM 06) 
    107. PERAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI RSUD DR SARDJITO ) ( WIDYA MATARM \05) 
    108. PERANAN POLRI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN (WIDYA MATARM 06) 
    109. PROSES PENANGANAN TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA UNTUK PENYIDIKAN KESELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLTABES YOGYAKARTA (WIDYA MATARAM 06) 
    110. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA 9STUDI KASUSU DI PROP. DIY) (WIDYA MATARM 05) 
    111. PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG NUKTI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI DIY (STUDI KASUS TERHADP PERKARA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA ) ( WIDYA MATARAM 06) 
    112. PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TIMBULNYA PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUMNYA (STUDI KASUSU DI WILAYAH POLTABES YOGYAKARTA ) (WIDYA MATARAM 06) 
    113. UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN KUMPUL KEBO (PROKLAMASI 07)
    114. PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI (WIDYA MATARAM 04) 
    115. IMPLEMENTASI KONVENSI KEJAHATAN PENERBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORIS DI INDONESIA (UGM 05)
    116. UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG KESEHATAN DI PUSKESMAS DI KABUPATEN SLEMAN (UGM 07) 
    117. TINDAK PIDANA PENGANIYAYAAN BERAT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (JANABADRA 06)
    118. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TERBALIK BERIMBANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( ATMAJAYA 05) 
    119. EUTHANASIA DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (COKROAMINOTO 06)
    120. PROSES PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN YOGYAKARTA (JANABADRA 04) 
    121. UNSUR PERBUATAN HUKUM DALAM PERBUATAN KUMPUl KEBO (PROKLAMASI 07)
    122. PERANAN PAPEPOM DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN PASAR MODAL (JANABADRA 05)
    123. ASPEK PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( 07)
    124. KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI YOGYAKARTA (PROKLAMASI 03) 
    125. PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN ALAN RAYA KHUSUSNYA PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN BARANG (PROKLAMASI 03) 
    126. PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PELACURAN (PROKLAMASI 04)
    127. PENETAPAN ASAS BEBAN PMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDKA PIDANA KORUPSU (PROKLAMASI 03) 
    128. WEWENANG PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL IMIGRASI DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KEIIMIGRASIAN (PROKLAMASI 05) 
    129. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KENAKALAN REMAJA DAN USAHA-USAHA PENANGGULANGAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (PROKLAMASI 03)
    130. FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KESEMPURNAAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM SLEMAN (PROKLAMASI 03) 
    131. TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN (PROKLAMASI 03)
    132. ARTI PENTING PRA PENUNTUTAN GUNA MENUNJANG KEBERHASILAN PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN DI DEPAN RUANG SIDANG PENGADILAN (PROKLAMASI 03)
    133. PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN ANAK BAWAH UMUR DAN UPAYA PANGGULANGANYA DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH (PROKLAMASI 03)
    134. PEMBINAAN YERHADAP EPLAKU PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BELUM DEWASA DI YOGYAKARTA (PROKLAMASI 03) 
    135. MODUS OPERANDI PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DBAWAH UMUR DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN JATENG (PROKLAMASI 04) 
    136. PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAHHUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (PROKLAMASI 04) 
    137. PENARIKAN KETERANGAN SASI DI MUKA DISANG PENGADILAN TERHADAP PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN (PROKLAMASI 03)
    138. PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DALAM TINGKAT PENYIDIKAN (PROKLAMASI 03) 
    139. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN (PROKLAMASI 03) 
    140. KEABSAHAN DATA ELEKTRONIS SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT (PROKLAMASI 03)
    141. TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM BIDANG PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDNAG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN (PROLAMASI 05)
    142. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA (PROKLAMASI 03) 
    143. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHDAP TRAFFIKING ANAK UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (ATMAJAYA 05)
    144. PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG TERJADI DALAM KELUARGA ( INSES) (JANABADRA 04) 
    145. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAKIBATKAN OLEH PENYALAHGNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA  
    146. KONTROVERSI DILAKUKANYA ABORSI PADA WANITA KORBAN PERKOSAAN (UII 04)
    147. KEBIAJAKAN APLIKATIF DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA (JANABADRA 06)
    148. PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA (WIDYA MATARM 03) 
    149. PROFESIONALISME POLRI DALAM PENANGGANAN TINDAK KRIMINALITAS KASUS CURANMOR (WIDYA MATARAM 02) 
    150. PENERAPAN PASAL 359 KUHP TEHADAP PELANGGAR LALU LINTAS 49 PELAKUNYA ANAK DIBAWAH UMUR ( WIDYA MATARAM 02) 
    151. UAPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA ANAK OLEH PENYIDIK POLRI DALAM TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT SLEMAN ) (WIDYA MATARAM 04) 
    152. PERLINDUNGAN HAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 (WIDYA MATARAM 02)
    153. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PMBINAAN ANAK YANG TERLIBAT KEJAHATAN (WIDYA MATARAM 02)
    154. PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BENGKULU (WIDYA MATARAM 05) 
    155. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (STUDI KASUS DI POLSEK WATES) (WIDYA MATARAM 04) 
    156. PENYIDIKAN PERKARA PENCABULAN ANAK BAWAH UMUR (WIDYA MATARM 04)
    157. PELAKSANAAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (WIDY AMATARM 06)
    158. PERANAN POLRI DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN (WIDYA MATARAM 07)
    159. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (WIDYA MATARAM 05)
    160. PENERAPAN PIDANA PADA KEJAHATAN KOMPUTER MELALUI INTERNET (PENYEBAR VIRUS, WORM DAN SPAM) ( WIDYA MATARAM 07) 
    161. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (SUATU TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS) (WIDYA MATARAM 07) 
    162. PENERAPAN UNDANG-UNDANG DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDA PIDANA CYBER DI POLDA DIY (WIDYA MATARAM 05) 
    163. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL (WIDYA MATARAM 06) 
    164. PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TIMBULNYA PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUMNYA (WIDYA MATARM 06) 
    165. UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA ANAK OLEH PENYIDIK POLRI DALAM TAHAP NEYIDIKAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KLATEN) (WIDYA MATARM 07)
    166. PERAN PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN DAN PENYIDIKAN TINDAKAN PIDANA UANG PALSU DI POLRES GUNUNG KIDUL (WIDYA MATARAM 06) 
    167. TINDAK PIDANA KESAKSIAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI KITAB UNDNAG-UNDANG HUKUM PIDANA (WIDYA MATARAM 05) 
    168. PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PANCURIAN MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL (WIDYA MATARAM 06) 
    169. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA) (WIDY AMATARAM 06) 
    170. KEDUDUKAN PENYIDIK PEMBANTU DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA (WIDY AMATARM 05) 
    171. PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI RUMAH TAHANAN WATES) (WIDYA MATARAM 05) 
    172. PROSES PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (JANABADRA 08) 
  1.      TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK MULTI LEVEL MARKETING      (STUDI KASUS DIPOLWIL SURAKARTA ) UMY,06
  1. TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM  YG DILAKUKAN OLEH SOPIR TAKSI PADA PERUSAHAAN PT SOLO SENTRAL TAKSI (UII,06)
  1.    TIJAUAN TENTANG PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS DIPOLDA DIY (UII,08)
  1.   PERAN UNDANG UNDANG NO 22 TH 1997 TENTANG NARKOTIKA DLM MENANGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKODYA JAKARTA PUSAT (UII,05)
  1.   PENYELESAIAN PERKARA PERIZINAN YG DILAKUKAN ANGGOTA TNI DLM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER  (UII,05)
  1.   PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DLM PROSES PERADILAN PIDANA KASUS KORUPSI  (ATMAJAYA,08)
  1.    UPAYA POLISI LALU LINTAS DLM MENGURANGI TINDAK PELANGARAN LALU LINTAS DARAT OLEH PENGGUNA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DIKABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT (ATMAJAYA,08)
  1.   URGENSI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELOPOR TINDAK PIDANA KORUPSI  (ATMAJAYA,05)
  1.   TINJAUAN HUKUMPIDANA TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UAJ,08)
  1.    PERKEMBANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UPAYA PENANGULANGANYA (STUDI KASUS DI POLDA DIY)  (ATMAJAYA,03)
  1.    PERAN KEPOLISISN TERHADAP TINDAK PIDANA YG DILAKUKAN ANAK DIWILAYAH KOTA YOGYAKARTA (UWW,08)
  1.    STUDI TAYANGAN BERITA KRIMINALITAS DITELEVISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  (UGM,05)
  1.   TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA MATI DASN UPAYA PENGADILAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PISKOTROPIKA  (UAJ,08)
  1.   PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMASARAKATAN KELAS II B SELEMAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK
  1. PENGAWASAN BANK INDONESIA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PRINSIP MENGENAI NASABAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI YOGYAKARTA (ATMAJAYA,0)
  1. TINJAUAN TERHADAP PERUMUSAN BENTUK SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUTAN (UI,07)
  1. PELAKSANAAN KSEKUSI TERHADAP DUA PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS DIPENGADILAN NEGRI DAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar